RIDWAN KAMIL INGIN OPTIMALKAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah menjajaki berbagai kerja sama dengan beberapa negara. Baru-baru ini, Pemkot menerima kunjungan dari Majelis Amanat Rakyat (MARA) terkait dengan kerjasama Little Bandung di Malaysia. MARA akan menyiapkan dana 70 Miliar untuk membangun 200 outlet di seluruh Malaysia. Hal ini diharapkan dapat membantu UMKM di Kota Bandung untuk bisa memasarkan produknya lebih luas lagi.

“Ini menunjukkan bahwa Kota Bandung siap dengan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN-red),” ungkap Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil.

Selain dengan Malaysia, Pemkot Bandung juga tengah melakukan tindak lanjut kerja sama dengan New Zealand terkait pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Ke depannya, Pemkot Bandung juga tengah menjalin kerja sama dengan Singapura untuk perancangan wilayah di beberapa titik di Kota Bandung.

Untuk menjalankan kerja sama ini dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten guna memastikan kerja sama tersebut berjalan dengan cepat dan minim hambatan. Ridwan mengaku, SDM di lingkungan Pemkot Bandung masih terbatas untuk menangani perkara kerja sama internasional.

“Saya butuh orang-orang yang paham dan professional bisa diminta bantuan untuk melakukan follow up kerja sama luar negeri. Dan alhamdulillah, urusan kerja sama luar negeri bisa dua sampai tiga kali lipat lebih lancar,” jelas Ridwan.

Ridwan mengungkapkan bahwa ia meminta bantuan secara informal kepada dua orang professional untuk menangani kerja sama luar negeri. “Saya meminta mereka memfollow up apa yang sudah saya upayakan.” Ridwan mengaku bahwa ia sampai harus mengeluarkan dana pribadi untuk membiayai kegiatan operasional kedua orang tersebut.

Ridwan sangat mengharapkan implementasi program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Bandung. Program ini memungkinkan pemerintah merekrut pegawai non-PNS secara professional sehingga akan lebih banyak pegawai yang kompeten di pemerintahan.

“Kalau sudah ada PPPK, nanti akan saya rekrut orang-orang professional untuk mengisi pos-pos yang tidak bisa dilakukan oleh PNS saat ini,” ujarnya.